DILI (TOP) – Kondisi real dalam negeri sudah berbeda dengan kondisi pada tahun 2002 hingga 2007 yang penuh dengan berbagai kesulitan. Kondisi hari ini setidaknya sudah ada perubahan yang signifikan seperti jalan protokol sudah mulai membaik, termasuk kondisi lainnya, tapi partai FRETILIN yang saat ini menjadi tongkat bagi pemerintah aktual tetap mengingkari mentah-mentah perubahan yang sudah ada di dalam negeri.
"Kita sudah melangkah jauh hampir satu setengah dekade dengan dana milik kita sendiri dan bantuan dana dari mitra kerja untuk pembangunan nasional. Selama jangka waktu yang cukup lama sebagai satu negara, kita sudah menghamburkan uang yang banyak, tapi tidak berinvestasi, menghabiskan uang hanya menguntungkan sebagian kelompok saja”, demikian pernyataan wakil ketua fraksi FRETILIN, Francisco Miranda Branco di Parlamen Nasional, Jumat 2 Oktober 2020.
“Konsekuensi dari politik ini, maka sampai hari ini, setelah kita menghabiskan dana senilai 14 milyar dolar amerika, tapi masyarakat kita masih mengeluh dengan air bersih. Bukan hanya di wilayah pelosok tapi termasuk ibu kota Dili, semua masyarakat belum mengakses air bersih sejak 2015 sesuai dengan metode rencana strategis pembangunan nasional-PEDN 2011- 2030,” Branco menegaskan.
Branco menganggap, dulu ibu kota Díli dikategorikan sebagai kota yang bersih dengan tata kota yang baik.
“Hari ini karena kita tidak tata dengan baik sesuai dengan satu rencana urbanisasi agar menjadikan ibu kota Dili sebagai pintu bagi dunia, kita justru membuat urbanisasi ruralisme di ibu kota negara kita”, Branco menjelaskan.
Branco juga mengungkit pembangunan ruma MDG’S yang menghabiskan banyak uang yang menguntungkan negara lain, karena bahan bangunan untuk rumah MDG’s didatangkan dari negara lain, tapi pada akhirnya masyarakat tidak menggunakan rumah tersebut. Tetapi Branco lupa dan tidak mau menyinggung laporan pengadilan audit terhadap proyek Zona Khusus Ekonomi Sosial dan Pasar (ZEESM) di Wilayah Administrasi Spesial Oe-Kusi Ambeno (RAEOA) yang diduga banyak ada kejanggalan berdasarkan laporan itu sendiri.
Branco hanya mengulangi apa yang Sekretaris Jendral Partai Fretilin Mari Alkatiri yang sudah diucapkan saat melakukan dialog dengan struktur dan pendukung FRETILIN di kecamatan Nain Feto, Dili pada tanggal 19 September lalu.
Pada saat itu, Alkatiri mengatakan FRETILIN berkontribusi untuk keluar dari krisis bukan memprovokasi untuk menciptakan krisis.
“Sudah lama, negara berjalan pada jalan yang sala dengan menghabiskan uang rakyat, tapi tidak ada hasil yang signifikan bagi masyarakat. Tidak prihatin dengan masyarakat yang miskin, tapi lebih sibuk dengan mega proyek untuk mendapat keuntungan, ini jelas tidak menguntungkan rakyat”, kata Alkatiri.
“Setelah 13 tahun proses politik mulai memanas, AMP sendiri melupakan aliansi untuk menurunkan pemerintah dan perdana menteri Taur Matan Ruak, sesuka mereka. Kalau hal ini dilakukan terus-menerus, kita tidak berkontribusi bagi kebaikan masyarakat dan negara, ambisi seperti ini harus di hentikan”, tambahnya.
Menjawab pernyataan politik FRETILIN itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat, António da Conceição “Kalohan” juga meminta kejujuran dari partai politik yang lain dan para lider juga untuk mengakui situasi yang di hadapi sejak tahun 2002 sudah tidak sama dengan situasi real saat ini.
Kalohan menjelaskan, situasi sulit saat ini, bukan baru terjadi, tapi sudah lama terjadi sejak tahun 2017 saat sebagian partai berdiri dengan tidak percaya diri untuk mempercepat kepemimpinan pemerintahan ketujuh.
“Ini adalah kenyataan yang kita miliki untuk menciptakan impase yang berkepanjangan sampah saat ini”, Kalohan menjelaskan.
Ditambahkan, semua deklarasi yang mengutuk pemerintahan CNRT dengan sekutunya yang menghabiskan dana 14 milyar dan tidak ada hasil itu pernyataan yang tidak mengenal dan mengakui kepemimpinan Kay Rala Xanana Gusmão nian.
Dijelaskan, kebanyakan masyarakat diwilayah pelosok yang saat ini sudah hidup dengan penerangan, itu adalah hasil pembangunan pada pemerintahan sebelumnya. Saat ini organisasi kerjasama pembangunan ekonomi melalui laporannya mengatakan Timor-Leste sudah keluar dari anggota negara rapuh, ini juga merupakan politik dan mendapat investasi dari pemerintah yang berusaha mengurangi konflik di dalam negeri.
Paket referendum pada pemerintahan keempat yang di implementasikan di teritori timor leste merupakan satu instrument mitigasi politik untuk menormalisasi situasi politik dalam negeri untuk membawa kembali pengungsi akibat krisi politik-militer yang terjadi pada tahun 2006-2007.
“Hari ini kita berdiri sebagai satu negara dengan kedaulatan total, ini juga berkat CNRT. Oleh karena itu sebagai sekutu CNRT, kami juga mengakui sebagian hal yang tidka baik, tapi kami juga tidak setuju kalau pemerintahan sebelumnya menghamburkan uang sembarangan dan menghabiskan dana senilai 14 milyar dolar tidak ada hasil”, demikian pernyataan Kalohan.
Sementara, hasil dari kepemimpinan selama 10 tahun, saat ini listrik menyala selama 24 jam yang saat itu di tolak oleh FRETILIN melalui voting di parlamlen nasional, mendirikan institusi negara, membangun jalan protokol sudah hampir selesai dan lain sebagainya.
