DILI (TOP) - Presiden Republik, José Ramos-Horta, pada hari Sabtu ini berpartisipasi dalam upacara peringatan Hari Konsultasi Populer ke-26, yang diadakan di Taman Lecidere, Dili, dengan dihadiri oleh masyarakat, otoritas nasional, dan komunitas internasional.
Dalam pidatonya, Kepala Negara mengenang bahwa penyelenggaraan konsultasi populer 26 tahun yang lalu hanya dimungkinkan berkat perubahan politik yang terjadi di Indonesia antara tahun 1997 dan 1998, yang menyebabkan pengunduran diri Presiden Soeharto dan naiknya Wakil Presiden B.J. Habibie ke tampuk kekuasaan. Menurut Ramos-Horta, Habibie segera mengambil komitmen dan inisiatif untuk menyelesaikan masalah Timor-Leste sebelum akhir tahun 1998.
Selanjutnya, Indonesia memulai perundingan dengan Portugal dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menghasilkan keputusan untuk mengadakan konsultasi populer yang memungkinkan rakyat Timor untuk memilih antara tetap menjadi provinsi Indonesia atau meraih kemerdekaannya.
Presiden Ramos-Horta juga mengingatkan bahwa pada Januari 1999, mulai muncul berbagai tindak kekerasan antara kelompok pro-Indonesia dan para pendukung kemerdekaan sebagai upaya untuk mengganggu proses tersebut. Namun, Xanana Gusmão, Perdana Menteri saat ini, bersikeras bahwa konsultasi populer atau referendum harus dilaksanakan tanpa penundaan.
“Saya sangat mengagumi kepemimpinan Xanana Gusmão sebagai seorang pemimpin politik, karena saya mengikuti secara dekat cara strategisnya dalam memimpin proses ini, seolah-olah sedang bermain catur,” ujar Kepala Negara.
Ramos-Horta juga menggarisbawahi pentingnya mengakui peran menentukan dari militer Indonesia dan almarhum B.J. Habibie dalam memungkinkan terlaksananya konsultasi tersebut, serta menyoroti mobilisasi internasional di saat-saat terakhir yang memungkinkan terwujudnya referendum. Terakhir, Presiden menyerukan refleksi nasional atas keberanian rakyat Timor, yang meskipun menghadapi ancaman dan tekanan, berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara pada hari konsultasi untuk menentukan masa depan Bangsa.