DILI (TOP) — Perbuatan jalan keluar (walk out) dari aula sidang pleno Parlamen Nasional (PN) bukan baru pertama kali dilakukan oleh para wakil rakyat pada September 2020 ini, tapi sudah terjadi pada saat partai FRETILIN masih sebagai partai oposisi.
Setelah pemerintahan FRETILIN yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mari bin Amude Alkatiri turun dari takhta jabatannya pada tahun 2006, mulai dari saat itu wakil rakyat dari partainya selalu menggunakan taktik politik walk out dan memilih menolak termasuk menolak perbatasan maritim yang merupakan kedaulatan Republik Demokratik Timor-Leste pada tahun 2019.
Taktik ini, telah kena dan tertular kepada wakil rakyat dari partai Congresso Nacional de Reconstrução de Timor, CNRT yang juga memutuskan walk out dari aula sidang pleno PN sebelum Presiden Republik Francisco Guterres Lú-Olo menyampaikan sambutan pembukaan legislasi ketiga untuk legislatif kelima.
“Saya pikir kalian tahu sikap fraksi CNRT sehubungan dengan legalitas Parlemen Nasional, untuk itu hari ini fraksi CNRT masuk ke sidang pleno Parlemen Nasional. Karena kami ingin menggunakan kesempatan untuk menyampaikan sikap kami kepada Presiden Republik agar mendengar langsung keprihatinan fraksi CNRT,” demikian pernyataan Wakil Ketua Fraksi CNRT, Patrocínio dos Reis Fernandes kepada para wartawan di aula fraksi CNRT Parlemen Nasional, Dili, Selasa 15 September 2020.
Politisi partai CNRT asal kotamadya Manufahi ini tidak puas dengan menegaskan negara demokratik perlu dibangun berdasarkan undang-undang.
“Kita tidak boleh membangun negara yang dibeli dengan pengorbanan hanya untuk kepentingan segelincir orang. Setelah mendapat kekuasaan, kita menginjak-injak semua undang-undang yang adalah dasar hukum bagi negara ini, oleh karena itu, kami pikir bahwa tidak perlu ambil bagian untuk melegalkan sesi yang tidak ada nilai legalitas”.
Sementara, menanggapi walk out fraksi CNRT dari sidang pleno, Presiden Republik Francisco Guterres Lú-Olo mengatakan, bukan masalah baginya.
“Presiden Republik datang ke Parlemen Nasional sebagai satu organ berdaulat untuk membuka sesi legislatif, sekarang mereka terlantarkan atau tidak, itu masalah mereka", kata Lú-Olo.
