DILI (TOP) – Tiga partai politik di Timor-Leste telah hilang kepercayaan kepada ketua parlemen Timor-Leste, Arão Noe de Jesus Amaral karena diduga melanggar konstitusi, tetapi Arão menjawab justru sekarang bukan waktunya untuk mengantikan posisinya tetapi Presiden Republik, Francisco Guterres Lú Olo yang perlu untuk segera membubarkan Parlemen Nasional karena sudah lima bulan pemerintahan ini berjalan tanpa anggaran negara.
Arão menambahkan dirinya masih tetap meminta Presiden Republik untuk membubarkan Parlemen Nasional karena konstitusi yang memaksa.
Dia mengingatkan kembali bahwa Parlemen tidak menyesahkan anggaran Negara tahun 2020 pada tanggal 17 Januari lalu, dan menurut Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste (K-RDTL) pada pasal 86 huruf F menyatakan bahwa ketika sudah lebih dari 60 hari Presiden harus membubarkan parlemen.
“Untuk membubarkan Parlemen Nasional jika terjadi krisis kelembagaan yang serius yang mencegah pembentukan pemerintah atau persetujuan Anggaran Negara dan berlangsung lebih dari enam puluh hari, setelah berkonsultasi dengan partai-partai politik yang duduk di Parlemen dan dengan Dewan Negara, tentang kesakitan. membuat pembubaran batal demi hukum, dengan mempertimbangkan ketentuan Bab 100;”.
“Parlemen Nasional sedang menunggu keputusan ini dari Presiden Republik. Jadi, sekarang bukan waktunya untuk menggantikan ketua Parlemen,” Arão menyampaikan hal ini melalu jumpah pers di kantornya Senin 11 Mei 2020.
Tiga partai politik yaitu partai PLP, KHUNTO dan FRETILIN sudah memasukan mosi tidak percaya kepada ketua Parlemen dan meinginkan harus menggantikan ketua parlemen dengan alasan sudah satu minggu tidak ada rapat plenary di parlemen, dan tindakan ini adalah merupakan pelanggaran besat terhadap aturan parlemen dan juga konstitusi, tetapi Arão sudah menjawab surat mosi tidak percaya ini bahwa isi dari surat ini tidak ada dasarnya hukum karena. Oleh karena itu, dia tidak akan melakukan rapat plenary setiap Senin dan Selasa karena menurut hasil rapat ketua fraksi bahwa selama tidak ada agenda maka rapat plenary juga tidak akan ada.
“Ini saya mematuhi dan sedang menjalankan, bukan berarti mau menghadang aktifitas di parlemen,” Arão menjelaskan.
“Oleh karena itu tuduhan mereka itu tidak benar, dan saya juga tidak terima justifikasi didalam surat permintaan yang menyatakan bahwa saya yang menghadang aktifitas parlemen sehingga membuat adanya krisi institusional,” dia menekankan.
Dia menjelaskan minggu lalu tidak ada rapat plenary di parlemen karena memang tidak ada agenda dari para ketua fraksi.
“Ini saya hanya menjalankan hasil rapat para ketua fraksi yang disahkan dan diputuskan pada bulan Maret lalu bahwa kalau tidak ada agenda maka rapat plenary juda tidak aka nada,” dia menjelaskan.
Dia menganggap surat mosi tidak percaya dari tiga partai politik ini adalah tidak ada kejelasan tetapi dia masih terus mempelajari isi dari surat ini.
“Saya masih mempelajari”.
Dia menambahkan pada waktu mandate ketua Parlemen Nasional Aniceto Guterres juga muncul petisi dari partai CNRT dan partai politik lainnya untuk menggulingkannya dari jabatannya tetapi dia juga tidak pernah mengizinkan sampai Presiden Republik membubarkan parlemen dan mengumumkan pemilu yang kepada pada Mei 2018.
Perseteruan antar partai politik di Timor Leste berujung dengan keluarnya Partai Rekonstruksi Timor (CNRT) yang didirikan oleh mantan Presiden Xanana Gusmao dari Aliansi Mayoritas Perubahan ke Kemajuan atau Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP).
Dengan keluarnya CNRT, maka pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Taur Matan Ruak hanya menyisakan Partai Pembebasan nasional (PLP) dan Partai Khunto.
"Untuk mengumumkan kepada publik bahwa partai CNRT memutuskan keluar dari pemerintah dan meminta kepada anggota pemerintah yang dari partai CNRT untuk segera mengundurkan diri," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai CNRT, Jacinto Rigoberto de Deus dalam konferensi pers di Kantor Partai CNRT di bairro Grillos-Dilli, Senin (11/5).
Seme ntara itu, Wakil Ketua Partai CNRT, Virgilio Smith menjelaskan, sesuai dengan rapat pada 20 April, CNRT akan keluar dari aliansi. "CNRT sudah tidak ambil bagian di pemerintahan ke delapan ini. Sekarang hanya PLP dan Khunto yang masih tetap di pemerintahan dengan total 13 suara di parlemen yang tidak mewakili mayoritas," ujarnya.
Keputusan CNRT untuk keluar dari AMP sendiri dilakukan setelah Matan Ruak mengajukan daftar anggota pemerintahan baru dari parpol oposisi. Dijelaskan, dalam pemilu 2017, meski menang, Fretelin tidak mendapatkan suara mayoritas di parlemen nasional. Namun, Presiden Francisco Guterres Lu Olo akhirnya melantik Sekjen Partai Fretelin, Mari Bin Amude Alkatiri menjadi perdana menteri. Karena tidak mendapatkan suara mayoritas, maka program pemerintahan Alkatiri diblokir, parlemen dibubarkan, dan pemilu ulang dilaksanakan pada Mei 2018.
Pada pemilu ulang, AMP terbentuk, Taur Matan Ruak terpilih menjadi Perdana Menteri Timor Leste. Namun Fretelin menolak melantik 7 orang anggota kabinet dari CNRT dan 2 dari Khunto. Sebagai Ketua PLP, Matan Ruak menjalankan pemerintahan dengan struktur pemerintahan yang tidak lengkap. Hingga akhir tahun 2019, CNRT meminta Matan Ruak untuk melengkapi struktur pemerintahan, namun hingga saat ini proposal tersebut tidak ditanggapi. Karena proposal tersebut tidak juga diindahkan oleh Matan Ruak, maka CNRT menyatakan abstain pada pemungutan suara 17 Januari 2020 untuk anggaran belanja negara 2020.
Setelah anggaran negara tidak lolos di parlemen, Matan Ruak memasukan surat pengunduran diri ke presiden. Namun setelah 40 hari, presiden tidak juga mengambil sikap hingga pada 8 April, Matan Ruak menarik kembali surat tersebut. Geram karena presiden tidak juga mengambil keputusan, 19 parlemen akhirnya mengajukan petisi melawan presiden pada 5 Mei lalu, yang diikuti dengan pengunduran diri CNRT dari pemerintahan pada hari ini.
