DILI (TOP) – Konflik politik yang sedang terjadi di Timor-Leste sejak tahun 2017 hingga saat ini telah membawa perbedaan ideologi antar para pemimpin partai politik tentang nasib pengelolaan ladang minyak Greater Sun Rise.
Ladang-ladang minyak dan gas yang bernilai lebih dari 30 miliar dolar AS ini letaknya lebih dekat dengan pantai selatan Timor Leste dari pada pulau lainnya. Tetapi, karena sejarah penjajahan, pendudukan, dan kegiatan-kegiatan ilegal oleh Indonesia dan Australia, Timor Leste hanya bisa menerima sedikit dari setengah kekayaan tersebut yang seharusnya berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) adalah haknya Timor Lorosa’e.
Pada tahun 1972, Indonesia dan Australia menandatangani Kesepakatan mengenai batas dasar laut dengan prinsip landas kontinental yang sekarang tidak diberlakukan lagi, dan membuat batas dasar laut lebih dekat dengan Indonesia dari pada Australia. Karena Portugal (sebagai penguasa kolonial Timor Leste pada saat itu) menolak untuk ikut dalam perundingan tersebut maka pembuatan batas tidak rampung, dan akhirnya muncul celah yang tak berbatas yang dinamakan "Celah Timor atau Timor Gap".
Tiga tahun setelah penentuan batas antara kedua negara, Indonesia melakukan invasi ke Timor Leste. Kemudian pada tahun 1979, Australia dan Indonesia memulai negosiasi yang membimbing mereka pada Kesepakatan Celah Timor tahun 1989 dan membagi kekayaan dasar laut di dalam "Celah" tersebut, dengan memberikan sebagian besar kekayaan itu kepada Australia sebagai balas budi atas pengakuan Australia terhadap aneksasi ilegal Indonesia di Timor Leste.
Dari pada merampungkan garis batas, Kesepakatan tersebut mendefinisikan Zona Kerjasama (ZOC). Dalam Zona A di bagian tengah dari ZOC, kekayaan dibagi secara merata antara Australia dan Indonesia. Australia terus menguasai wilayah-wilayah timur dan barat dari ZOC berdasarkan pada kesepakatan 1972 dengan Indonesia, walaupun berdasarkan prinsip UNCLOS sebagian wilayah tersebut kini merupakan bagian dari Timor Leste.
Setelah pembantaian Santa Cruz 1991, perusahaan-perusahaan minyak internasional segera memulai penandatangan kontrak dengan Australia dan Indonesia untuk melakukan eksplorasi di dasar Laut Timor. Namun minyak yang ada di dalam wilayah Timor Leste baru ditemukan pada awal 1994 dan disarikan pada 1998 dari ladang minyak Elang-Kakatua di dalam ZOC-A. Tidak ada kandungan minyak yang cukup besar yang telah ditemukan di wilayah B dan C dari ZOC. Pada tahun 1994, ladang Laminaria-Corallina yang lebih besar hanya ditemukan pada bagian barat dari ZOC (lihat peta di bawah).
Karena pendudukan Indonesia atas Timor Leste adalah ilegal, maka Kesepakatan Celah Timor juga ilegal karena itu pula Portugal mengadu kesepakatan itu ke Mahkamah Keadilan Internasional (ICJ). Namun pada tahun 1995 ICJ memutuskan bahwa badan ini tidak dapat membatalkan kesepakatan itu karena Indonesia tidak menerima jurisdiksi ICJ, akan tetapi Timor Leste masih memiliki hak penentuan nasib sendiri yang tidak dapat dipungkiri. Akhirnya, pada tahun 1999 hak penentuan nasib sendiri diperolehnya, selanjutnya kesepakatan Celah Timor menguap ketika pendudukan berdarah Indonesia mencapai titik puncaknya yang paling akhir.
Setelah Timor Leste merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia pada 2002, tidak ada perbatasan permanen yang memisahkan negara itu dengan Australia.
Selama ini kedua negara mendasari perbatasan melalui kesepakatan sementara, walau Timor Leste belakangan berkilah bahwa kesepakatan itu dipaksakan secara tidak adil oleh Australia.
Diyakini bahwa Australia mendapat jatah akses lebih besar terhadap ladang gas dan minyak di Laut Timor yang bernilai puluhan miliar dollar.
Atas dasar itu, pada 2016 Timor Leste mengadukan kesepakatan temporer itu ke Mahkamah Arbistrasi Permanen di Den Haag, Belanda. Perundingan kedua negara berakhir pada 6 Maret 2018.
Kesepakatan bersejarah yang ditandatangani Australia dan Timor Leste menerapkan perbatasan maritim yang sejalan dengan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).
Sebelumnya, Australia menghendaki agar perbatasan berada di ujung landasan kontinennya sehingga membuat perbatasan lebih dekat ke Timor Leste.
Berkat kesepakatan itu, Timor Leste praktis akan menerima sedikitnya 70% pemasukan dari ladang minyak terbesar, Greater Sunrise, yang ditaksir bernilai US$40 miliar (Rp551 triliun). Pada perjanjian terdahulu, pemasukan dibagi 50-50 antara kedua negara.
Makna dari kesepakatan itu juga berarti Australia kehilangan yurisdiksinya di ladang minyak tersebut yang kini dikendalikan kedua negara.
Setelah konflik politik terjadi, dan partai FRETILIN masuk membantu pemerintahan ke delapan atas pimpinan perdana mentri Taur Matan Ruak, mulai ada perombakan secara sistematis terhadap beberapa orang percaya Kay Rala Xanana Gusmão.
Pemerintahan Matan Ruak telah menggantikan posisi penting di sektor strategis seperti perminyakan dan mineral dikuasai oleh orang-orang dari partai FRETILIN yang sebelumnya memilih kontra perbatasan laut antara Timor-Leste dan Australia pada tahun 2019.
Posisi Presiden Timor Gap, Francisco Monteiro telah digantikan oleh António José Loiola de Sousa dari partai FRETILIN, dan juga mengantikan ketua Otoritas Perminyakan dan Mineral Nasional, Gualdinho do Carmo da Silva diganti oleh Florentino Mateus Soares Ferreira yang dari partai FRETILIN juga. Sementara Menteri Perminyakan dan Mineral, Victor da Conceição Soares juga adalah dari partai FRETILIN.
Figur Monteiro dan Gualdinho menurut Xanana bahwa keduanya sangat memainkan peranan penting sejak belasan tahun terakhir terutama ketika menuntut Australia ke mahkama pengadilan internasional arbitrase tentang batas laut kedua Negara.
Dengan situasi ini, mantan Ketua Perunding Utama Perbatasan Maritim, Kay Rala Xanana Gusmão meminta kementerian perminyakan baru agar jangan keterlaluan mempolitisir aspek Greater Sun Rise, karena merupakan kepentingan nasional, bukan kepentingan partai politik.
“Kepada Menteri Perminyakan yang baru, saya merekomendasikan agar mimikirkan dengan matang sebelum mempolitisir aspek tersebut, karena hal tersebut kepentingan nasional,” Xanana manyampaikan rekomendasi tersebut saat menjadi pembicara pada sebuah seminar di Dili akhir pekan lalu.
Xanana menambahkan, seandinya menteri baru memiliki kedewasaan politik dan ingin mengetahui tentang aspek perminyakan dia harus meminta nasehat kepada para pendahulunya.
“Sebenarnya dia harus mengundang tim yang dia usir untuk menyampaikan informasi dan semua studi yang sudah dilakukan beberapa tahun lalu, bukan mengeluarkan, mengusir orang saat baru menjabat", tegas Xanana.
“Saya bukan meminta agar mereka berdua tetap menjabat di sana, tapi bekerja dengan jujur, transparan dengan kemampuan. Kamu yang ahli dibidang perminyakan, saya akui hingga saya memcium kakimu. Saya menghimbau kepada pemerintah untuk mempromosikan dialog dan partisipasi publik "depolitisasi" tidak campur politik tentang proyek laut Timor dan pengembangan ladang minyak Greater Sun Rise,” Xanana menjelaskan.
Dia menambahkan, saat ini Timor Leste hidup menghadapi satu krisis internasional, benar bahwa ada banyak perubahan terlebih di sektor perminyakan, dengan harga minyak yang semakin merosot. Tapi jika kita lihat ekonomi dunia, bukan sektor perminyakan saja, di Eropa sendiri, ekonomi lebih parah.
“Dengan demikian, kita bisa katakan bahwa, ada kesulitan, ada masalah besar seperti ini kita harus berpikir untuk bersiap diri untuk berbuat sesuatu, jika krisis ini berakhir".
Program pemerintah aktual tentang perminyakan dan sumber daya manusia yang terdiri dari empat bagian seperti; pembangunan logistik dasar di Suai, pembangunan kilang minyak dengan kompleks petrokimia, pengembangan pabrik gas natural buatan sendiri dan pengembangan wilayah selatan sebagai program lanjutan dari pemerintahan Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) tahun 2018 yang di tolak oleh partai FRETILIN sendiri dengan 23 suara di Parlemen Nasional.
Fraksi Frente Revolusionária Timor-Leste Independente (FRETILIN) melalui sidang pleno Parlamentu Nasional (PN) pada hari Jumat, 27 Juli 2018 mengajukan mosi penolakan terhadap program pemerintah ke-8 dengan 36 suara usai analisa dan diskusi pada hari pertama.
Ketua fraksi FRETILIN pada tahun 2018 yang saat ini menjabat sebagai ketua parlemen nasional Aniceto Guterres, mengatakan, pihaknya tidak menganggap tidak jelas mengenai target yang akan di capai selama lima tahun termasuk metas penyampaian yang sengat umum dengan tidak menunjukan kejelasan hubungan dengan tujuan, metas dan aksi.
Disamping itu, dia juga mengatakan program itu tidak relevan dengan kebutuhan dan konteks aktual masyarakat dan negara, pemerintah aktual juga tidak ada kemampuan untuk mengeksekusi program untuk lima tahun.
“Program pengembangan ini merupakan faktor determinan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Timor-Leste, tapi pemerintah sendiri tidak mampu untuk menjamin kepastian pengembangan ladang minyak Greater Sunrise yang akan terjadi,” Aniceto menjelaskan.
“Mosi penolakan ini berarti bahwa kami mengabaikan kebutuhan rakyat. Pemerintahan mana saja berkewajiban untuk menjawab kebutuhan ini, tapi dengan program yang disampaikan pemerintah ini tidak akan diimplementasikan seperti pada 10 tahun sebelummya,” tegas Aniceto.
Selama ini juga, Sekretaris Jenderal Partai FRETILIN, Mari bin Amude Alkatiri selalu berbicara kepada publik dengan jelas menolak penarikan minyak ke Timor-Leste. Aksi dan kejelasan pernyataan ini FRETILIN ditunjukan melalui penolakan memilih perbatasan maritim dengan 23 suara pada tanggal 18 Juli 2019.
Alkatiri juga menuduh pemerintahnan Kay Rala Xanana Gusmão selama bertahun bertahun tidak ada studi kelayakan terhadap Greater Sun Rise, tapi lebih dominan dengan aspek politik saja. Pernyataan ini juga diperkuat lagi menteri perminyakan dan mineral (MPM) Victor Soares dan ketua Timor Gap baru Antonio Sousa yang menuduh bahwa selama ini Timor Gap belum membuat studi tertentu.
Tapi mantan ketua Timor Gap, Francisco Monteiro menolak semua tuduhan itu dan menyebutkan kepada publik semua studi kelayakan yang sudah dilakukan oleh Timor Gap lengkap dengan data ilmiahnya.
Hasil studi Timor Gap selama ini menunjukan bahwa ladang minyak Greater Sun Rise harus di bawa ke Beaço untuk memberikan keuntungan yang berlipat ganda kepada Timor-Leste.
